Sorotan Tajam di SMA Negeri 6 Padang Sidempuan: Anggaran Ratusan Juta Dipertanyakan, Transparansi Dipertaruhkan

 

RADAR7NEWS — Padang Sidempuan, Sumatera Utara — Kondisi sarana dan prasarana di SMA Negeri 6 Padang Sidempuan menuai sorotan tajam publik. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, sejumlah fasilitas sekolah tampak mengalami kerusakan serius, mulai dari plafon yang bocor dan berlubang, jendela rusak, hingga area lingkungan yang terkesan kurang terawat. Temuan ini memunculkan tanda tanya besar terkait penggunaan anggaran yang telah digelontorkan dalam beberapa tahun terakhir.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa pada tahun 2025, sekolah ini menerima anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana dalam dua tahap, yakni sebesar Rp 66.943.479 pada tahap pertama dan Rp 216.462.860 pada tahap kedua. Namun, kondisi fisik bangunan yang terlihat di lokasi justru berbanding terbalik dengan besarnya anggaran tersebut.

Tak hanya itu, anggaran untuk pengembangan perpustakaan juga terbilang fantastis. Pada tahun yang sama, tercatat dana sebesar Rp 284.916.600 pada tahap pertama dan Rp 197.074.200 pada tahap kedua. Total anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut semakin memperkuat desakan publik agar dilakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Saat dikonfirmasi pada Jumat, 24 April 2026 melalui pesan WhatsApp, Kepala Sekolah Hasmaruddin memilih tidak memberikan tanggapan. Sikap bungkam ini justru memicu kecurigaan publik. Banyak pihak menilai bahwa diam bukanlah solusi, melainkan memperkeruh situasi. Sebagai kuasa pengguna anggaran, kepala sekolah dinilai memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, Khoirunnisah Daulay, saat ditemui di ruang kerjanya menyatakan tidak mengetahui terkait pengelolaan dana BOS. Menurutnya, hal tersebut bukan merupakan ranah tugasnya. “Saya tidak tahu menahu soal dana BOS, itu bukan bidang saya. Silakan langsung tanyakan ke kepala sekolah,” ujarnya singkat.

Pernyataan tersebut justru memperkuat kesan bahwa informasi terkait tata kelola dana BOS di lingkungan sekolah sangat tertutup. Hingga saat ini, awak media masih mengalami kesulitan memperoleh data dan klarifikasi yang memadai dari pihak sekolah. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang seharusnya menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparan dan akuntabel.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa SMA Negeri 6 Padang Sidempuan telah berdiri cukup lama, dan Hasmaruddin sendiri diketahui mulai menjabat sejak tahun 2023. Namun, sejak kepemimpinannya, besaran anggaran yang terus mengalir setiap tahun dinilai belum mampu menghadirkan perubahan signifikan terhadap kondisi infrastruktur sekolah.

Sejumlah pengamat kebijakan publik turut angkat bicara. Mereka menilai adanya indikasi lemahnya pengawasan serta potensi ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dan kondisi di lapangan. Hal ini dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepentingan pendidikan dan penggunaan uang negara.

Desakan pun mengarah kepada Bobby Nasution agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah SMA Negeri 6 Padang Sidempuan. Selain itu, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga diminta turun tangan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Tak hanya itu, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara juga didorong untuk melakukan audit mendalam guna memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak sekolah. Publik kini menunggu langkah tegas dari pemerintah dan aparat terkait untuk mengusut dugaan persoalan ini secara terbuka dan profesional.